Transsulbarnews.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan dan prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto kini tercoreng oleh dugaan praktik transaksional, permainan proyek, hingga dugaan jual beli titik dapur di Sulawesi Barat (Sulbar).
Sorotan publik mengarah kepada Rahmat Ichwan Bahtiar yang juga diketahui merupakan kader Partai Gerindra serta terafiliasi dengan Yayasan Masa Depan Bangsa Sulawesi Barat.
Rahmat Ichwan Bahtiar diduga aktif dalam praktik penguasaan dan komersialisasi titik dapur MBG/SPPG yang seharusnya dijalankan secara profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dugaan itu menguat setelah dilaporkannya kasus tersebut ke Polda Sulbar dengan melampirkan percakapan WhatsApp yang diduga melibatkan dirinya dengan Muh. Firman Jaelani.
Dalam percakapan tersebut muncul kalimat “Bagusnya kita juga Kak, karena ada dapurta 3 nanti sisanya jualmi yayasanta kalau ada yang mau buat dapur.”Kalimat tersebut dinilai Muhaimin Faisal sebagai indikasi kuat adanya dugaan praktik jual beli titik dapur MBG melalui yayasan tertentu.
Tidak hanya itu, pelapor juga menyoroti informasi bahwa Rahmat Ichwan Bahtiar diduga telah menguasai lebih dari 10 titik dapur MBG/SPPG di Sulawesi Barat. Jika benar, hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait: Dugaan monopoli program negara; Konflik kepentingan pejabat publik; Penyalahgunaan pengaruh politik; Dugaan pemanfaatan program prioritas Presiden untuk kepentingan kelompok tertentu.
Lebih jauh, dugaan praktik suap juga mencuat setelah dilaporkannya adanya pemberian uang sebesar Rp50 juta yang disebut berkaitan dengan percepatan proses administratif SPPG. Dalam komunikasi yang beredar, bahkan muncul istilah “pake ordal” yang mengindikasikan penggunaan jalur belakang untuk mempercepat proses administrasi.
Publik menilai kasus ini bukan sekadar persoalan etik biasa, melainkan ancaman serius terhadap integritas Program MBG yang selama ini dipromosikan sebagai simbol keberpihakan Presiden Prabowo terhadap rakyat kecil dan masa depan generasi Indonesia.
Sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulawesi Barat, Rahmat Ichwan Bahtiar semestinya menjadi contoh integritas dan penjaga marwah program pemerintahan Presiden Prabowo, bukan justru menjadi bagian dari dugaan praktik transaksional yang merusak kepercayaan publik.Karena itu Muhaimin Faisal mendesak: Polda Sulawesi Barat segera melakukan proses hukum laporan tersebut secara transparan;
Badan Gizi Nasional melakukan audit Yayasan Masa Depan Bangsa Sulawesi Barat dan evaluasi total terhadap seluruh titik dapur yang terafiliasi; DPRD Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Kehormatan segera memeriksa dugaan pelanggaran etik secara transparan; serta Presiden Prabowo turun tangan dan memberikan dukungan kepada aparat hukum untuk memastikan program prioritas Presiden tidak dijadikan bancakan kepentingan apalagi dirusak oleh kader partai sendiri.
Program MBG bukan alat transaksi politik dan bisnis kelompok tertentu. Jika praktik-praktik seperti ini dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap program prioritas nasional akan runtuh di tangan para pemburu rente.
(Akmal)
